Launching Pajak Drive Thru KPP Pratama Singosari

Peresmian Layanan Pajak Drive Thru oleh Kakanwil DJP Jatim III

Peresmian Layanan Pajak Drive Thru oleh Kakanwil DJP Jatim III

Seiring bertambahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahun, maka setiap Kantor Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk melakukan berbagai inovasi agar kepatuhan penyampaian SPT dari para Wajib Pajak terdaftar juga ikut meningkat.

Pada tahun 2014, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari yang memiliki Wajib Pajak terdaftar sebanyak 76.632 WP (kondisi per tgl. 1 januari 2014) mempunyai target kepatuhan formal Wajib Pajak sebesar 72,5%. Untuk mendukung tercapainya target tersebut, maka KPP Pratama Singosari berupaya untuk membuat beberapa langkah dan inovasi baru. Salah satu inovasi terbaru dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari adalah Layanan Pajak Drive Thru. Inovasi ini melengkapi inovasi-inovasi sebelumnya seperti SMS Center dan konsultasi dan pelayanan jarak jauh (yang ada di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Ngantang). Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita | Tag , | Tinggalkan komentar

Barang Hasil Pertanian Yang Bersifat Strategis

Kepastian hukum di negara kita harus segera Merdeka!!! Salah satu bukti tertawannya kepastian hukum di Republik ini adalah adanya Surat Nomor 27/P.PTS/IV/2014/70/P/HUM/2013 tertanggal 22 April 2014 mengenai putusan No. 70/P/HUM/2013 tertanggal 25 Februari 2014 yang empat bulan lalu dilayangkan Mahkmah Agung RI kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber Of Commerce And Industry) serta kepada Presiden Republik Indonesia yang berisi putusan Pencabutan Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat (1) huruf F, Pasal 2 ayat (2) huruf C, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN. Pertimbangan yang mendasari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70/P/HUM/2013 adalah sebagai berikut[i]

Bertentangan dengan UU PPN 1984 dan UU Nomor 10 Tahun 2004[ii] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Definisi Barang Kena Pajak dalam UU PPN 1984 Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 1 angka 3 adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Sedangkan list Barang tidak kena pajak dalam Pasal 4A ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut :

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
  2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
  4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Dari pengertian diatas terdapat dua jenis Barang dalam UU PPN 1984 yaitu Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak. Ada Barang Kena Pajak yang mendapat Fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut dan ada yang mendapat Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Belajar Pajak, Opini | Tag | Tinggalkan komentar

Beberapa Kesalahan Ketentuan Perpajakan dalam Buku Petunjuk Teknis BOS SMA 2014

Beberapa waktu yang lalu saya mendapat tugas menjadi narasumber tentang kewajiban perpajakan pada acara workshop bagi bendahara pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur di Kota Batu. Berkat itu saya jadi tahu bahwa pada tahun 2014 ini dana BOS SMA yang dialokasikan adalah sebesar Rp 4,3 Triliun.

Untuk mengelola dana sebesar itu tentu bukan perkara mudah, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMA mengeluarkan buku petunjuk teknis pengelolaan BOS SMA.

DSC_0248

Buku Petunjuk Teknis BOS SMA 2014

Salah satu hal yang dibahas dalam buku petunjuk teknis adalah aspek perpajakan, yang dalam buku tersebut berada pada halaman 31-42. Sayangnya saya menemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam tulisan ini saya mencoba meluruskan beberapa contoh yang termuat dalam buku tersebut, agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan karena perbedaan antara petunjuk teknis dengan arahan dari Kantor Pelayanan Pajak. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Belajar Pajak | Tag , | Tinggalkan komentar

Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS

Petunjuk praktis penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bendahara Bantuan Operasional Sekolah, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Dilengkapi dengan contoh pengisian dan bentuk formulir yang dipergunakan.

Formulir-formulir yang digunakan dalam contoh kasus pada slide di atas bisa diunduh di sini.

Dipublikasi di Belajar Pajak | Tag , , , , , | Tinggalkan komentar

Mutasi Pegawai KPP Pratama Pasuruan, Maret 2014

KAMIS SIANG

Konon kata “mutasi” berasal dari kata ‘mutatus’-‘mutare’ dalam bahasa latin yang lebih-kurang berarti ‘perubahan’ dan/atau ‘perpindahan’. Selain itu, bahasa latin membagi kata ‘perubahan’ ini berdasarkan sebab-akibat. Contoh, untuk perubahan yang disengaja dan berakibat lebih baik dipilih kata “mutatis” (seperti dalam istilah ‘mutatis mutandis’).

Sedangkan ‘mutatus’-‘mutare’ yang diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi ‘mutasi’ memiliki pengertian perubahan dan/atau perpindahan, baik yang disengaja maupun tanpa disengaja dengan akibat tetap, lebih baik atau sebaliknya, sangat bergantung pada pelakon ‘mutatus-mutare’-nya.

Singkat kata semoga ‘mutasi’ kali ini menjadikan Indonesia ‘lebih baik’ dan jadi ladang ibadah bagi para pelakonnya.

–Ade Yusuf-

Pada mutasi pegawai yang diumumkan dengan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor Peng-195/PJ.01/UP.53/2014 tanggal 28 Maret 2014 KPP Pratama Pasuruan harus melepas enam orang pegawainya untuk melanjutkan pengabdian di tempat baru, mereka adalah:

No

Nama Pegawai

Kantor Baru

1. Mulia Antawijaya Siregar Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
2. Fifit Wahyuda Setiawan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang
3. Nawan Endro Santoso Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar
4. Agus Efendi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar
5. Amriadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung
6. Tobagus Manshor Makmun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Selain itu terdapat beberapa pegawai yang akan memperkuat formasi baru KPP Pratama Pasuruan, yaitu: Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita | Tag | Tinggalkan komentar

Kewajiban PPN Pengusaha Emas Perhiasan

Ketenangan saya menikmati kopi di warung Mbok Darmi kemarin sedikit terganggu. Bukan dari Kang Noyo untungnya (atau belum?), paling ndak sampai sekarang kawan satu pabrik saya itu belum menampakkan batang hidungnya. Memang selalu cuma batang hidung yang dia tampakkan, karena batang rokoknya selalu minta dari saya.

Untuk seorang buruh pabrik macem saya,duduk di pojokan warung Mbok Darmi, menyeruput kopi perlahan, menghisap rokok sambil mencoba menyesap nuansa adalah kemewahan tersendiri, suatu bentuk perenungan yang sedikit beraroma kontemplatif.

“Mas, jangan melamun terus, nanti kesurupan lho…” Tepukan tangan Pak Joyo menyadarkan saya.

Iya, bagi sampeyan yang sedikit bingung dengan paragraf kedua tulisan ini, saya sedang melamun di warung Mbok Darmi…

“Katanya ada aturan baru Mas, batasan PKP dinaikkan jadi 4,8 miliar. Jadi kayak saya ini bisa minta pencabutan PKP ya Mas? Biar ndak usah mbayar PPN lagi…” Kata Pak Joyo lagi. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Belajar Pajak, Warung Pajak | Tag , | Tinggalkan komentar

Cara Mudah Lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Karyawan Seri 3 : Pengisian SPT 1770S

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan penghasilan di atas Rp 60.000.000 setahun bisa melapor SPT Tahunan dengan formulir 1770S. Langkah-langkah pengisian SPT 1770SS melalui efiling bisa dilihat pada slide di bawah ini.

Dipublikasi di Belajar Pajak | Tag , , | Tinggalkan komentar