Panduan Laporan Pajak Bendahara BOS Seri II (Pajak Pertambahan Nilai)

Dari tulisan sebelumnya saya sudah menguraikan bahwa kewajiban perpajakan Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah pada dasarnya berkaitan dengan dua macem transaksi :

  1. Pada saat pembayaran gaji dan honor
  2. Pada saat pembelian barang dan jasa

Pajak yang terkait dengan pembayaran gaji dan honor adalah PPh Pasal 21. Untuk melihat apa dan bagaimana kewajiban PPh Pasal 21 dilaksanakan monggo sampeyan baca tulisan saya sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya.

Pembelian Barang dan Jasa

Transaksi pembelian barang dan jasa yang dilakukan bendahara BOS terkait dengan dua macem pajak :

  1. Pajak Pertambahan Nilai

    Yaitu pajak atas konsumsi, baik barang maupun jasa. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibayar konsumen selaku pihak yang melakukan konsumsi.

  2. Pajak Penghasilan Pasal 23

    Merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa. Pajak ini menjadi tanggungan penjual selaku pihak yang memperoleh penghasilan.

Sudah dhong? Atau masih bingung? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang masih muter di kepala sampeyan :

  1. Pada saat saya membeli barang/jasa, kena pajaknya PPh atau PPN?

    PPh dan PPN bukan pilihan, karena filosofi dasar dan pihak yang menanggung berbeda. Jadi bisa saja transaksinya kena PPN saja, PPh saja, atau bisa juga kena PPh dan PPN.

  2. Kalo kena PPh dan PPN berarti kena pajek dobel dong?

    Ndak, kan sudah dijelaskan, PPN adalah tanggungan pembeli sedangkan PPh menjadi tanggungan penjual.

  3. Kena pajeknya dobel! Kalo misalnya saya servis kendaraan kantor dengan biaya Rp 2.000.000 (belum termasuk PPN), saya harus bayar PPN Rp 200.000 dan PPh Pasal 23 Rp 40.000, jadi total yang harus saya bayar Rp 2.240.000! dobel kan?

    Berarti itungan sampeyan salah, seharusnya yang sampeyan bayar ke penjual adalah nilai setelah dipotong PPh Pasal 23, rinciannya sebagai berikut:

    Pembayaran

    Tempat Pembayaran

    Nilai

    Tagihan Jasa

    Penjual

    Rp 1.960.000

    PPN

    Bank/Kantor Pos

    Rp 200.000

    PPh Pasal 23

    Bank/Kantor Pos

    Rp 40.000

    Total

    Rp 2.200.000

  4. Tapi biasanya penjual ndak mau dipotong PPh, karena keuntungan mereka sudah mepet. Solusinya gimana?

    Kalo kejadiannya seperti itu ya sampeyan yang harus mawas diri, nawarnya jangan keterlaluan…

Dengan uraian di atas saya anggap sampeyan sudah punya dasar pemahaman yang cukup tentang PPh dan PPN. Monggo kita bahas yang pertama dulu.

Pajak Pertambahan Nilai

Bagi sampeyan para bendahara BOS, ada beberapa hal mendasar yang harus sampeyan perhatikan tentang PPN, diantaranya :

Objek PPN

Pembelian atas barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000 (kecuali jasa katering*)

Tarif

10%

*) mulai 1 April 2010 jasa katering dikenakan pajak restoran (pajaknya Pemda), alias ndak kena PPN lagi.

Penghitungan

Untuk penghitungan silakan sampeyan tanya dulu ke penjual, apakah harga yang ditawarkan sudah termasuk PPN atau belum.

Harga Barang

Cara Penghitungan

Harga barang belum termasuk PPN

10% x harga barang

Harga barang sudah termasuk PPN

10% x (100/110) x harga barang

Pembayaran

Untuk pembayaran PPN bendahara BOS ketentuannya adalah sebagai berikut :

  • Kode pembayaran : 411211 – 900
  • Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas rekanan/penjual
  • Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan
  • Pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan

Pelaporan

Laporan ke kantor pajak dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya dengan SPT Masa PPN Pemungut, atau yang biasa disebut sama orang-orang di kantor pajek Formulir 1107 – PUT.

Biar ndak makin panjang teorinya kita langsung lanjut ke contoh soal saja.

Contoh Soal

Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Januari 2011 melakukan pembelian barang dan jasa sebagai berikut :

  1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Januari 2011
  2. Fotokopi di toko Setia Kawan (Suparjo) senilai Rp 1.500.000, harga belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan tanggal 15 Januari 2011
  3. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
  4. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman, yang bersangkutan tidak ber-NPWP.
  5. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp 2.000.000.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

  1. PPN atas pembelian komputer

    10% x (100/110) x Rp 5.000.000 = 10% x Rp 4.545.455

    = Rp 454.545

  2. PPN atas fotokopi

    10% x Rp 1.500.000 = Rp 150.000

  3. PPN atas service sepeda motor

    biaya service Rp 50.000 < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut

  4. PPN atas fotokopi

    biaya fotokopi Rp 300.000 < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut

  5. PPN atas jasa katering (makan/minum)

    jasa katering tidak termasuk objek PPN.

Setelah tau transaksi dan itungan pajaknya, inilah hal-hal yang harus sampeyan lakukan selaku bendahara BOS dalam kaitan dengan kewajiban PPN :

  1. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai

    Mohon diingat, karena Surat Setoran Pajak juga berfungsi sebagai bukti pungut maka setiap transaksi harus dibuat satu Surat Setoran Pajak.

    SSP PPN Pemungut

  2. Menyerahkan SSP Lembar 1 dan 3 kepada rekanan sebagai bukti pungut

    Jangan lupa, rekanan/penjual juga butuh SSP untuk laporan ke kantor pajek dan arsip. Ndak usah kuatir, waktu mbayar sampeyan juga dapet bukti pembayaran sebagai arsip sampeyan.

  3. Melaporkan SPT Masa PPN, yang terdiri dari:

    - Formulir 1107 PUT

    Halaman Depan Formulir 1107 PUT

    - Formulir 1107 PUT 1

    rincian transaksi ditulis di sini

    - Formulir 1107 PUT 2 (tidak perlu diisi)

    - Surat Setoran Pajak/Fotokopi SSP Lembar 5

Semoga uraian yang ternyata cukup panjang dan membosankan di atas bisa membantu sampeyan para bendahara BOS. Dan semoga belum kapok, karena masih ada satu lagi yang akan dibahas yaitu PPh Pasal 23.

sumber : stein

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Belajar Pajak dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s