Panduan Laporan Pajak Bendahara BOS Seri III (PPh Pasal 23)

Setelah kemaren saya membahas soal PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai, yang ini adalah seri terakhir dari tiga seri panduan laporan pajak bendahara BOS. Kita bikin singkat saja karena dasar-dasarnya sudah ada di tulisan terdahulu.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Di bawah ini beberapa hal dasar yang perlu sampeyan ketahui tentang PPh Pasal 23, diantaranya :

Objek dan Tarif

Objek Pajak

Pengadaan jasa tanpa nilai minimal transaksi

Tarif

2% untuk rekanan yang ber-NPWP

4% untuk rekanan yang tidak ber-NPWP

Penghitungan

Harga barang sudah termasuk PPN

Tarif x (100/110) x nilai jasa

Harga barang belum termasuk PPN

Tarif x nilai jasa

Pembayaran

Ketentuan untuk pembayaran PPh Pasal 23 bendahara BOS adalah sebagai berikut :

  • Kode Pembayaran : 411124 – 104
  • Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendahara
  • Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan
  • Pembayaran paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan

Pelaporan

Laporan ke kantor pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Ndak perlu berpanjang lebar, kita langsung ke contoh kasus saja.

Contoh soal

Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Januari 2011 melakukan pembelian barang dan jasa sebagai berikut :

  1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Januari 2011
  2. Fotokopi di toko Setia Kawan (Suparjo) senilai Rp 1.500.000, harga belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan tanggal 15 Januari 2011
  3. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
  4. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman, yang bersangkutan tidak ber-NPWP.
  5. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp 2.000.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

  1. PPh Pasal 23 atas pembelian komputer

    pembelian komputer bukan merupakan objek PPh Pasal 23

  2. PPh Pasal 23 atas fotokopi

    2% x Rp 1.500.000 = Rp 30.000

  3. PPh Pasal 23 atas service sepeda motor

    2% x Rp 50.000 = Rp 1.000

    keterangan: apabila nilai barang dan jasa bisa dipisah maka PPh Pasal 23 dipotong atas pembayaran jasa saja (kecuali jasa katering, nilai jasa katering adalah total keseluruhan nilai tagihan)

  4. PPh Pasal 23 atas fotokopi

    4% x Rp 300.000 = Rp 12.000

  5. PPh Pasal 23 atas jasa katering (makan/minum)

    4% x Rp 2.000.000 = Rp 80.000

Setelah sampeyan tau itung-itungan pajaknya, inilah yang harus sampeyan lakukan dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 23 :

  1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 tiga rangkap (untuk arsip, laporan ke Kantor Pajak dan rekanan yang dipotong)

    bukti potong untuk rekanan yang tidak ber-npwp

    bukti potong untuk rekanan yang ber-NPWP

  2. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong

    SSP ndak perlu dibikin per NPWP, cukup satu SSP untuk beberapa transaksi

  3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23, yang terdiri dari :

    - SPT Masa PPh Pasal 23

    SPT Masa PPh Pasal 23

    - Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23

    daftar bukti potong PPh Pasal 23

    - Bukti Potong PPh Pasal 23

    - Surat Setoran Pajak

Selesai sudah, sampeyan sudah khatam belajar membuat laporan pajak untuk bendahara BOS. Apabila sampeyan berminat membaca ringkasan dalam bentuk file powerpoint silakan donlot di sini, sedangkan file SPT Masa PPh dalam bentuk excel bisa sampeyan donlot di sini.

Mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu bertele-tele. Kalo masih ada yang kurang jelas, atau sampeyan menemukan kesalahan dalam tulisan ini jangan sungkan untuk ngasih tau saya.

sumber : stein

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Belajar Pajak dan tag , , . Tandai permalink.

7 Balasan ke Panduan Laporan Pajak Bendahara BOS Seri III (PPh Pasal 23)

  1. herry berkata:

    mantab mas …
    sampeyan kerja di Kantor Pajeg juga ya

  2. SDN Cibedug 01 berkata:

    Pemaparan anda sangat membantu kami,
    Terima kasih kami dari SDN Cibedug 01 Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

  3. crist berkata:

    maaf mas, kayaknya jasa fotocopy yang sampeyan contohkan di atas ga pas deh…karena jasa fotocopy bukan termasuk obyek pph pasal 23, beda dengan jasa sewa mesin foto copy

    • wahyu berkata:

      betul sekali kata mas Crist.. fotokopi seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek pemotongan PPh pasal 23, karena yg dimaksud fotokopi di atas bukanlah penyewaan mesin fotokopi. Jika penyewaan mesin fotokopi maka benar objek PPh 23, sedangkan pada contoh di atas seharusnya kena PPh 22, namun karena sumber dananya dari BOS maka tidak kena PPh 22.
      Mohon admin bisa menjelaskan

      • crist berkata:

        apakah malah bukan pph pasal 21 (khususnya fotocopy yang dilakukan ke orang pribiadi/bukan badan), soalnya dalam per-57/pj/2009 bisa saja dianggap penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan? Ataukah ada yang punya pendapat berlainan juga???

  4. numpang berkata:

    seandainya terlambat dalam setoran pajak bagaimana ya? apabila telah lewat 6 bulan pelaporannya bagaimana ya?

    • Untuk keterlambatan melakukan setoran maka akan ada sanksi bunga…sedangkan pelaporan SPT tetap saja dilaporkan sesuai dengan bulan SPT tersebut seharusnya dilaporkan meskipun telah lewat 6 bulan pelaporannya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s