Jasa Outsourcing Tidak Kena PPN?

Pasal 4A ayat (3) huruf K Undang-undang No 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jasa tenaga kerja adalah termasuk jasa yang tidak kena PPN. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud jasa tenaga kerja adalah :

  1. Jasa tenaga kerja
  2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  3. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Artinya jasa outsourcing tidak kena PPN?

Nanti dulu, jangan buru-buru. Bisa saja tidak kena, tapi bisa juga kena, tergantung apa yang sampeyan maksud dengan jasa outsourcing.

Dalam sebuah tulisan mengenai outsourcing, Evi Rosmanari menjelaskan:

Di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah outsorcing. Tetapi pengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang isinya menyatakan bahwa outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjianpemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan sehingga pengertian outsourcing adalah suatu perjanjian dimana pemborong mengikat diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborongan dengan bayaran tertentu.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik suatu definisi operasional mengenai outsourcing yaitu suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pengguna jasa dengan perusahaan penyedia jasa, dimana perusahaan pengguna jasa meminta kepada perusahaan penyedia jasa untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pengguna jasa dengan membayar sejumlah uang dan upah atau gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa.

Kalo misalnya itu yang sampeyan maksud dengan jasa ousourcing, maka jasa outsourcing bukan termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN, alias tetap kena PPN.

Jadi jasa tenaga kerja seperti apa yang tidak kena PPN seperti dimaksud dalam Undang-undang PPN?

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2012 menjelaskan apa yang dimaksud dengan jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja yang disebutkan dalam Undang-undang PPN meliputi :

  1. Jasa tenaga kerja

    Adalah jasa yang diserahkan tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan kriteria :

    1. tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya; dan
    2. tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya.

    Dalam pemahaman saya, yang dimaksud jasa tenaga kerja di atas adalah jasa yang diberikan selaku karyawan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap.

  2. Jasa penyediaan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja,

    Dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/ atau penempatan tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. Kriterianya :

    1. pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/ atau jasa lainnya;
    2. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/ atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
    3. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
    4. tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Apabila tidak memenuhi kriteria di atas maka jasa yang diserahkan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut termasuk jasa yang kena PPN.

Bagaimana penghitungannya?

Ada dua macam penghitungan :

  1. Apabila tagihan tidak dirinci antara jasa penyediaan tenaga kerja dan imbalan yang diterima tenaga kerja maka Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah total tagihan.
  2. Apabila dirinci dan bisa dipisahkan antara jasa penyediaan tenaga kerja serta imbalan yang diterima tenaga kerja maka Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah tagihan untuk jasa penyediaan tenaga kerja, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja.
About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Belajar Pajak dan tag , , . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s