Penegasan Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013

Walaupun Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pengenaan PPh Final 1% bagi Wajib Pajak dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar telah diberlakukan sejak Juli 2013, namun di lapangan kadang terjadi penafsiran yang berbeda, baik oleh fiskus maupun Wajib Pajak. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan, karena aturan yang sama bisa diterapkan berbeda antara kantor pajak yang satu dengan yang lain.

Karena hal tersebut maka Direktur Jenderal Pajak membuat penegasan tentang pelaksanaan PP 46 dengan SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014. Beberapa hal yang ditegaskan dalam edaran tersebut diantaranya tentang jenis penghasilan yang dikenai PP 46, penentuan saat beroperasi komersial bagi WP Badan, pengenaan PP 46 bagi WP Badan yang baru terdaftar, ketentuan pelaporan, serta penegasan apakah dikenai PP 46 atau tidak bagi beberapa jenis usaha.

Berikut adalah beberapa poin dari Surat Edaran Dirjen tersebut:

• Penghasilan dari pekerjaan bebas yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final 1% berdasarkan PP 46 adalah:
  • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  • olahragawan;
  • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  • agen iklan;
  • pengawas atau pengelola proyek;
  • perantara;
  • petugas penjaja barang dagangan;
  • agen asuransi; dan
  • distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Iklan

Buat dan Isi dengan Benar, lalu Laporkan

Ndak terasa sudah 1 Oktober, tanggal yang punya banyak makna. Sebagian dari sampeyan mungkin masih mengingat-ingat jaman dulu, 1 Oktober berarti tadi malem nonton film G-30S yang berdarah-darah itu, sebagian mulai mengutuk karena tinggal tersisa tiga bulan untuk mengejar target tahun ini, sebagian lagi ndak mikir macem-macem, cuma bersukur karena bayaran sudah cair. Saya termasuk golongan yang terakhir.

Teringat tadi malem berangkat ngopi di Warung Mbok Darmi dengan suasana penuh keprihatinan, mengumpulkan receh demi receh untuk secangkir kopi di akhir bulan. Ini bukan lebay, tapi lebih pada upaya memaksimalkan perihnya suasana tanggal tua, biar esok hari saat bayaran bahagianya lebih terasa.

Tapi ternyata upaya saya gagal, karena di Warung Mbok Darmi sudah ada Mbah Suto, juragan yang sugihnya ndak kira-kira itu, sedang obral traktiran karena habis dapet proyek dari Dinas Pendidikan. Jadinya semacam paradoks yang membingungkan, saya merasa sedih karena upaya saya untuk merasakan kesedihan digagalkan.

Tapi saya bukan tipe orang yang suka gratisan, errr… seneng sih sebenarnya, tapi saya selalu berusaha menciptakan kesan bahwa saya adalah orang yang ndak suka gratisan. *plak!

OK, mbuletnya cukup sampai di sini.

Biar rasanya ndak cuma ditraktir gratisan, saya ngomong sama Mbah Suto, hati-hati kalo dapet proyek dari pemerintah. Bukan karena sekarang banyak proyek yang membuat orang masuk penjara, kalo itu di luar kapabilitas saya.

Saya bilang, “Mbah, jangan lupa nanti fakturnya dilaporkan di SPT Masa PPN.”

Dokumen yang Harus Disertakan Pada Restitusi PPN Berdasarkan pasal 17C Undang-undang KUP

Pada Pasal 17C Undang-undang KUP terdapat fasilitas bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, kriteria tersebut diantaranya:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai WP dengan kriteria tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang diterbitkan paling lama satu bulan sejak berkas permohonan diterima lengkap untuk PPN. Jangka waktu ini jauh lebih singkat dibanding restitusi biasa yang jangka waktunya bisa mencapai 12 bulan sejak surat permohonan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak maka pada tanggal 23 September 2014 Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2014.

Dalam aturan yang merupakan perubahan kedua atas Per-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut, Dirjen Pajak menyisipkan pasal 8A, yang mengatur tentang kelengkapan dokumen bagi SPT Masa PPN lebih bayar dan dimintakan restitusi berdasarkan pasal 17C Undang-undang KUP.

Ditegaskan dalam aturan tersebut bahwa dokumen dalam bentuk hardcopy di bawah ini harus disertakan dalam SPT Masa PPN lebih bayar yang dimintakan restitusi berdasarkan pasal 17C Undang-undang KUP, diantaranya:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A1;
2. Faktur Pajak Keluaran dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A2;
3. Pemberitahuan Impor Barang atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B1;
4. Faktur Pajak Masukan dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B2;
5. Faktur Pajak Masukan dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.

Pengecualian diberikan dalam hal faktur pajak keluaran atau faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang berbentuk elektronik. Dengan terbitnya aturan ini diharapkan bisa meningkatkan pengawasan dan monitoring kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai serta meningkatkan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak.

Belum Akta Jual Beli Sudah Dijual Lagi, PPh-nya?

Odik Wijaya membeli 1 unit rumah dari developer PT Bali Griya Persada seharga Rp 500.000.000,00 secara tunai. Antara PT Bali Griya Persada dengan Odik Wijaya belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses pemecahan sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara PT Bali Griya Persada sebagai penjual dan Odik Wijaya sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Bali Griya Persada.

Sebelum dilakukan AJB antara PT Bali Griya Persada dengan Odik Wijaya, rumah tersebut oleh Odik Wijaya dijual kepada Indra Adi, sehingga akibat transaksi tersebut nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah tersebut menjadi PT Bali Griya Persada sebagai penjual dan Indra Adi sebagai pembeli.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Odik Wijaya dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan berupa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang PPh dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh.

Paragraf di atas adalah contoh yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pengawasan atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Melalui Jual Beli.

Launching Pajak Drive Thru KPP Pratama Singosari

Peresmian Layanan Pajak Drive Thru oleh Kakanwil DJP Jatim III

Seiring bertambahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahun, maka setiap Kantor Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk melakukan berbagai inovasi agar kepatuhan penyampaian SPT dari para Wajib Pajak terdaftar juga ikut meningkat.

Pada tahun 2014, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari yang memiliki Wajib Pajak terdaftar sebanyak 76.632 WP (kondisi per tgl. 1 januari 2014) mempunyai target kepatuhan formal Wajib Pajak sebesar 72,5%. Untuk mendukung tercapainya target tersebut, maka KPP Pratama Singosari berupaya untuk membuat beberapa langkah dan inovasi baru. Salah satu inovasi terbaru dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari adalah Layanan Pajak Drive Thru. Inovasi ini melengkapi inovasi-inovasi sebelumnya seperti SMS Center dan konsultasi dan pelayanan jarak jauh (yang ada di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Ngantang).

Barang Hasil Pertanian Yang Bersifat Strategis

Kepastian hukum di negara kita harus segera Merdeka!!! Salah satu bukti tertawannya kepastian hukum di Republik ini adalah adanya Surat Nomor 27/P.PTS/IV/2014/70/P/HUM/2013 tertanggal 22 April 2014 mengenai putusan No. 70/P/HUM/2013 tertanggal 25 Februari 2014 yang empat bulan lalu dilayangkan Mahkmah Agung RI kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber Of Commerce And Industry) serta kepada Presiden Republik Indonesia yang berisi putusan Pencabutan Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat (1) huruf F, Pasal 2 ayat (2) huruf C, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN. Pertimbangan yang mendasari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70/P/HUM/2013 adalah sebagai berikut[i]

Bertentangan dengan UU PPN 1984 dan UU Nomor 10 Tahun 2004[ii] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Definisi Barang Kena Pajak dalam UU PPN 1984 Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 1 angka 3 adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Sedangkan list Barang tidak kena pajak dalam Pasal 4A ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Dari pengertian diatas terdapat dua jenis Barang dalam UU PPN 1984 yaitu Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak. Ada Barang Kena Pajak yang mendapat Fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut dan ada yang mendapat

Beberapa Kesalahan Ketentuan Perpajakan dalam Buku Petunjuk Teknis BOS SMA 2014

Beberapa waktu yang lalu saya mendapat tugas menjadi narasumber tentang kewajiban perpajakan pada acara workshop bagi bendahara pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur di Kota Batu. Berkat itu saya jadi tahu bahwa pada tahun 2014 ini dana BOS SMA yang dialokasikan adalah sebesar Rp 4,3 Triliun.

Untuk mengelola dana sebesar itu tentu bukan perkara mudah, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMA mengeluarkan buku petunjuk teknis pengelolaan BOS SMA.

Buku Petunjuk Teknis BOS SMA 2014

Salah satu hal yang dibahas dalam buku petunjuk teknis adalah aspek perpajakan, yang dalam buku tersebut berada pada halaman 31-42. Sayangnya saya menemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam tulisan ini saya mencoba meluruskan beberapa contoh yang termuat dalam buku tersebut, agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan karena perbedaan antara petunjuk teknis dengan arahan dari Kantor Pelayanan Pajak.