Mari Membayar PPN

Suatu saat saya ketemu sama seorang kawan, pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan komputer. Ngobrol ngalor ngidul, ndobos ndak jelas, sampe akhirnya percakapan menyinggung satu hal yang konon ndak bisa dihindari manusia selain kematian, pajak, lebih tepatnya Pajak Pertambahan Nilai.

Berbeda dengan pajak penghasilan yang melihat subjeknya, hanya orang yang berpenghasilan di atas nilai tertentu dan dengan kondisi-kondisi tertentu yang dikenakan pajak, Pajak Pertambahan Nilai alias PPN tidak mempertimbangkan hal itu.

Saya nanya, “Sampeyan kalo jualan ditambahi PPN ndak?”

“Sebagian saya kenakan mas, untuk konsumen-konsumen gede yang biasanya memang minta faktur pajak. Tapi untuk konsumen biasa ya ndak, misalnya harga komputer 5 juta, saya tambahi PPN 10% jadi 5,5 juta, konsumen saya bisa kabur semua. Jangankan selisih 500 ribu, selisih beberapa puluh ribu saja orang nyari toko lain kok.” Jawab temen saya.

“Memangnya sampeyan ndak takut kalo diperiksa sama orang pajak?” Tanya saya lagi.

“Ya gimana? Saya sebenarnya mau saja mungut PPN, asalkan semua pengusaha juga berlaku sama. Kalo ndak ya usaha saya mati.” Jelas temen saya.

Repot memang, PPN adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen dengan perantara penjual. Konsumen, sesuai dengan naluri dasarnya mencari harga termurah, ndak peduli sama pajak dan segala tetek bengeknya. Penjual sesuai dengan hukum ekonomi akan mengimbanginya, yang penting bisa kulakan dan jualan murah.

Dilema nantinya akan dialami oleh petugas pajak saat memeriksa penjual. Sudah jelas ada pajak yang belum dipungut, dihitunglah PPN yang harus dibayar 10% dari omzet, belum lagi sanksi bunga dan denda. Dan menjeritlah sang penjual yang menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Tolong jangan sinis dulu, yang dikeluhkan oleh penjual adalah hal yang logis karena 10% yang menurut petugas pajak tidak disetor ke negara memang ndak pernah berwujud duitnya, berarti dia harus mengambil dana kas yang seharusnya bisa diputar untuk usaha.

Inilah dilema yang sering dihadapi petugas pajak di lapangan, apa yang harus dilakukan? Menetapkan pajak sesuai fakta yang ada dengan resiko si pengusaha bakal gulung tikar, atau menetapkan ala kadarnya? Kalo menetapkan ala kadarnya apa dasar hukumnya?

Jadi ruwet tho?

Kita, saya dan sampeyan bisa membantu mencegah hal ini terjadi dengan membeli di tempat-tempat yang memungut PPN. Kalo perlu riwil ndak papa, tanya sama penjualnya, “Sampeyan jualnya sudah sama PPN blom??” :mrgreen:

Daripada ikut-ikut demo yang mungkin hanya kaya simbol dan slogan tapi miskin kontribusi nyata mending langsung berbuat. Dengan sadar untuk mbayar PPN sampeyan akan mbantu pengusaha yang taat aturan untuk bisa maju. Sukur-sukur nantinya pusat-pusat grosiran jadi pada taat mbayar pajak juga, sudah negara jadi sugih, mafia yang selama ini jadi beking juga akan minggir.

Ndak usah nglirik temen sebelah, kalo selalu main tunggu-tungguan kapan Indonesia bisa bangkit? Mulai dari yang kecil, diri sendiri dan keluarga. Satu kebaikan akan memicu kebaikan yang lain sebagaimana satu kesalahan akan memicu kesalahan yang lain.

sumber : mas stein

Pos ini dipublikasikan di Warung Pajak dan tag . Tandai permalink.

9 Balasan ke Mari Membayar PPN

  1. dobelden berkata:

    lha.. kalau kita taat mbayar PPN, lalu ternyata penjual “menilep” PPN yang kita berikan gimana? kontrolnya seperti apa?
    kalau perusahaan belum taat pajak, menurut saya akan sia2 kalau kita meminta dilayani pembelian produk dngn harga “mahal” alih2 taat pajak, yang ada 10% masuk penjualnya bkn masuk negara.

    piye jal.

  2. kontrol dari kantor pajak mekanismenya melalui pemeriksaan mas, apabila saat pemeriksaan ditemukan ada PPN yang belum disetor akan ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak senilai pokok pajak beserta sanksi bunga.

  3. Annas D Human berkata:

    Sebenarnya masalahnya itu karena Indonesia lebih banyak didukung oleh sektor ekonomi informal dan betul konsumen ga peduli pajak karena merasa ga ngefek

  4. memang butuh waktu untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian, karena jangankan pajak, zakat (mal) saja belum semua orang mau melaksanakan🙂

  5. Dwi Ratna berkata:

    Bagaimana jika mereka yang benar-benar tidak mengerti tentang PPN, karena hal tersebut saya alami sendiri. apakah tetap kena denda atas PPN yang belum dibayar ….. mohon penjelasannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s