Insentif Perpajakan RI Tak Laku Karena Kurang Sosialisasi

Jakarta – Pemerintah mengakui fasilitas insentif perpajakan yang diberikan kepada beberapa sektor usaha seperti fasilitas keringanan pajak (tax allowence) masih sepi peminat karena kurangnya sosialisasi dan promosi.

Deputi Bidang Perencanaan Investastasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea menyebutkan sejak 2007, yaitu sejak aturan terkait tax allowence muncul, PP Nomor 1 Tahun 2007, baru 78 perusahaan yang diajukan BKPM ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan fasilitas keringan pajak tersebut.

Padahal pada 2007 sebanyak 72 bidang usaha dan daerah diatur mendapatkan fasilitas tersebut. Sementara, pada revisi peraturan tersebut, yaitu dalam PP Nomor 62 Tahun 2008, bidang usaha tersebut ditambah menjadi 101 bidang usaha.

“Jumlah perusahaan yang daftar 85 perusahaan, 78 perusahaan langsung diajukan untuk disetujui, sudah maksimal,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (26/1/2012).

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan terdapat 2 alasan rendahnya peminat fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah. Pertama, para pengusaha memang tidak membutuhkan fasilitas tersebut.

“Memang kalau melihat sejarah PP 52 Tahun 2011, betul bahwa yang memanfaatkan relatif kecil. Memang betul. Pertama yang harus kita cermati si pengusahanya mungkin tidak butuh. Kita harus punya mindset pengusaha punya pertimbanagan-pertimbangan sendiri,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Penyebab kedua, lanjut Bambang, adalah karena kurangnya promosi dan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.

“Memang minimnya promosi dan sosialisasi mengenai fasilitas tax allowance di masa lalu. Perekonomian kita mungkin dulu moodnya belum ke investment, sampai 2009 investasi kita rendah sekali. Jadi artinya ketika moodnya masuk, baru orang sadar apa fasilitas yang ada,” jelasnya.

Namun, Bambang menilai sepinya peminat tersebut bukan berarti peraturan perpajakan tersebut tidak bagus. Dia menjelaskan kebanyakan pengusaha melihat insentif tersebut hanya sebagai pemanis, maka jika dirasa iklim investasi di Indonesia sudah cukup baik maka tidak diperlukan lagi insentif tersebut.

“Efektivitas insentif tidak dari berapa perusahaan yang menggunakan investasi tersebut. Kalau sudah tinggi investasi tanpa insentif maka tandanya iklim investasi kita top. Jadi kalau main course sudah cukup, untuk apa dessert,” pungkasnya.

Sumber : Detik

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s