Migas dan Pertambangan Rawan Bocor, Dirjen Pajak Pernah Lapor ke Sri Mulyani

Hingga saat ini tidak ada badan independen yang mengawasi sektor Minyak dan Gas (Migas) dan Pertambangan khususnya terkait penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menduga ada kebocoran pemasukan pendapatan pajak di sektor tersebut karena pengawasannya longgar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Fuad Rahmany pernah melaporkan masalah ini ke Sri Mulyani yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, namun sampai jabatan Sri Mulyani berakhir, tidak ada jawaban apapun darinya.

“Saya pernah laporkan kondisi ini (kendornya pengawasan pajak di sektor Migas) kepada Ibu Sri Mulyani yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, yah mungkin Ibu Menkeu lagi sibuk banget jadi tidak ada jawaban darinya. Saya bilang, Bu kondisi seperti ini kok Departemen Keuangan diam aja,” ujar Fuad di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Gambir, Senin (2/4/2012).

Fuad pun siap ‘diserang’ atas pernyataannya ini. “Ya memang ini kondisinya, kita tidak pernah tahu berapa lifting minyak yang diproduksi perusahaan minyak bahkan dilakukan oleh perusahaan asing, mereka tinggal bilang produksi kita sekian, siapa yang jamin atau memverifikasi data tersebut benar, memang mereka perusahaan minyak yang high teknologi, justru dengan high tech tersebut diduga memungkin-kan mereka tidak melaporkan yang sebenarnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Fuad Rahmany mengaku tak percaya terhadap produksi (lifting) minyak yang berasal dari laporan perusahaan minyak offshore maupun onshore. Hal ini karena hingga sampai saat ini pemerintah tidak memeriksanya, jadi bodoh dan konyol jika perusahaan minyak tidak curang atau memainka data produksi.

“Teknologi perusahaan Minyak dan Gas itu memang High tech (teknologi tinggi), bisa saja mereka klaim bahya produksinya benar sekian, tapi siapa yang bisa menjamin atau mengklarifikasi hasil produksinya? Kita saja tidak periksa,” ujar Fuad Rahmany.

Dikatakan Fuad, perusahaan migas dalam mengebor minyak ada menggunakan alat semacam odometer (seperti alat pengukur kilometer kendaraan). Alat ini akan membaca volume dalam setiap proses bor.

Menurutnya tak ada yang bisa jamin kalau perusahaan migas bisa memainkan pencatatannya. Misalnya seharusnya yang dibor secara volume sebanyak 300.000 barel/hari namun bisa saja disebut 166.000 barel/hari.

“Kan mereka perusahaan high tech, sangat bisa berbuat seperti itu, jadi bisa dipercayakah produksi lifting minyak kita saat ini,” tuturnya.

Jadi menurut Fuad, sangat mungkin angka lifting minyak Indonesia bukan pada angka sebenarnya. “Konyol mereka tidak bermain, bodoh mereka kalau tidak melakukan itu, kenapa? Karena kita tidak memeriksanya,” tukasnya.

PAJAK TAMBANG: Pemerintah Gencarkan Kepatuhan

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tahun ini akan mengoptimalkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan migas dan pertambangan melalui Kantor Pelayanan Pajak yang terintegrasi.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmani mengungkapkan nilai transaksi perusahaan migas dan pertambangan yang semakin besar ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara dari sektor strategis tersebut.

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas tahun lalu mencapai Rp 73,1 triliun dan pertambangan sebesar Rp 40 triliun. Fuad menilai pendapatan negara melalui pajak migas dan pertambangan seharusnya bisa lebih besar.

“Kita tidak tahu persis berapa banyak tambang yang digali. Laporan kinerja keuangan dan produksi tidak pernah transparan,” ungkapnya pada peresmian Kantor Pelayanan Pajak khusus migas dan pertambangan hari ini.

Menurut Fuad, pihaknya akan segera membidani nota kesepahaman (MoU) terkait pengumpulan dan verifikasi data, khususnya data komoditas batubara. Implementasi MoU ini salah satunya mencari surveyor independen sehingga data produksi tidak lagi menggunakan mekanisme self assessment.

Keberadaan surveyor independen telah lazim digunakan di sejumlah negara penghasil migas seperti Venezuela dan negara-negara Afrika. Dia berharap dapat segera menghitung target pendapatan pajak dari sektor migas dan pertambangan dan mereduksi tingkat kebocoran wajib pajak.

“Kalau surveinya dilakukan pihak ketiga yang independen, kita jadi tahu berapa total produksinya. Jadi tugas kita hanya tinggal mengawasi,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Dedi Rudaedi mengungkapkan pihaknya akan mulai tegas mengeksekusi wajib pajak sektor migas dan pertambangan yang terlambat menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan pada April—Juli tahun ini.

BP Migas: Belum Pernah Ada ‘Gayus’ di Perusahaan Minyak 

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) tak terima dengan pernyataan Dirjen Pajak Fuad Rahmany yang menyatakan banyak perusahaan minyak yang mempermainkan data produksi atau liftingnya untuk menghindari pajak.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana, mengatakan kegiatan lifting migas selalu disaksikan dan diperiksa di lapangan oleh pihak producer (penghasil), yaitu para perusahaan migas, maupun pihak buyer (pengambil), yaitu petugas BP Migas sendiri dan disaksikan petugas independen, baik dari Pertamina maupun Pengawas Terminal.

“Pernyataan bahwa perusahaan minyak main-main soal laporan lifting saya kira sangat menyesatkan dan perlu dibuktikan oleh beliau (Dirjen Pajak). Kita menyambut baik pembukaan kantor pajak khusus bagi perusahaan migas karena memang bisnis hulu migas memiliki kekhasan tersendiri yang struktur pajaknya berbeda dengan perusahaan non-migas,” jelas Gde kepada detikFinance, Senin (2/4/2012).

Menurut Gde, kekhasan struktur pajak perusahaan migas ini sebagai konsekuensi dari sistem kontrak bagi hasil yang digunakan di Indonesia. Menurutnya, kekhususan perpajakan ini tidak ada kaitannya dengan persoalan volume lifting minyak yang dikatakan seolah lifting menurun karena tidak diawasi atau tidak diperiksa.

“Kegiatan lifting didahului dengan rapat koordinasi yang diadakan setiap minggu antara BP Migas, KKKS, dan Pertamina (sebagai pihak yang ditunjuk mengambil dan menjual minyak bagian negara) untuk membahas jadwal kapal, kondisi stok di tangki penampung, dan sebagainya,” jelas Gde.

Sebagaimana diketahui, pengangkutan minyak dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kapal dan pipa. Umumnya minyak diangkut dengan kapal tanker dan yang diangkut dengan pipa di Indonesia hanya ada dua, yaitu dari Chevron ke Kilang Putri Tujuh di Dumai, serta dari Tempino ke kilang RU-3 di Plaju.

Sebelum dialirkan ke kapal maupun ke dalam pipa maka meter harus dibuka dulu segelnya oleh petugas dari bea cukai dengan disaksikan oleh para petugas dari berbagai pihak tadi.
Meter itu sendiri secara reguler juga diperiksa dan disertifikasi oleh Dirjen Migas dan diperiksa oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab terhadap akurasi dari peralatan tera atau meter yang digunakan untuk kegiatan lifting.

“Jadi pernyataan yang menyebutkan bahwa lifting tidak ada yang menghadiri atau tidak diperiksa jelas pernyataan yang keliru. Pemeriksaan laporan lifting sangat berbeda dengan pemeriksaan laporan pajak yang sering bermasalah. Selama ini belum pernah ditemukan ada ‘Gayus’ di perusahaan migas yang bisa mempermainkan laporan lifting, sebagaimana halnya yang dilakukan beberapa oknum di Ditjen Pajak,” tukas Gde.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengaku tak percaya terhadap produksi (lifting) minyak yang berasal dari laporan perusahaan minyak offshore maupun onshore. Hal ini karena hingga sampai saat ini pemerintah tidak memeriksanya, jadi bodoh dan konyol jika perusahaan minyak tidak curang atau memainkan data produksi.

sumber : detik dan Bisnis Indonesia

Pos ini dipublikasikan di Belajar Pajak dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s