Fadjroel Rahman: Kesadaran Pajak untuk Kesejahteraan Sosial

Sebagai salah satu bagian penting untuk memutar roda perekonomian negara, pajak merupakan poin yang harus disadari dan layak diperankan oleh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Dalam undang-undang, hal tersebut sudah terpapar dengan jelas dan pemerintah pun seolah tak bosan mengingatkan untuk membayar pajak, namun mengapa kesadaran akan pajak masih rendah? Hal itupun menjadi bahasan tersendiri bagi seorang pengamat politik Fadjroel Rahman.

“Pada masa orde baru 70-80an, mengapa masyarakat tidak terlalu mengenal pajak, itu karena sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar masih dari minyak,” papar Fadjroel. Iapun menjelaskan bahwa di era tersebut, masyarakat Indonesia masih dimanjakan dengan penjualan minyak yang membuat era tersebut dikenal dengan “oil boom”. Dijelaskannya saat itu pemasukkan APBN sebagian besar masih ditopang oleh penjualan minyak, karenanya porsi pajak di APBN masih belum terlalu penting kala itu.

“Di tahun 2012 ini, pajak sudah memiliki porsi yang sangat besar dalam APBN, nah jika masyarakat tidak berperan, maka APBN kita ini hanya tersisa sedikit,” jelas Fadjroel. Hal itupun dijelaskannya dapat menjadi sebuah kekuatan tersendiri, dimana saat seluruh masyarakat sadar akan kontribusinya terhadap pembangunan melalui pajak, maka nantinya suara masyarakat akan menjadi tidak bisa “Tidak” didengar, atau dalam kata lain, wajib didengar oleh pemerintah.

“Saya percaya betul bahwa pajak itu sarana kemajuan pembangunan, sarana memeratakan perekonomian dan sarana kesejahteraan bagi sebuah negara”, ucap Fadjroel. Karenanya ia benar-benar memberikan harapan kepada pemerintah agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak dan mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada kondisi yang seperti itu maka pemerintah pun tidak punya lagi tempat untuk main-main. Karena pajak bersumber dari masyarakat, dan masyarakat membayar pajak dengan penuh kesadaran akan kinerja pemerintah.

Ide ini dijelaskannya sudah dijalankan oleh Amerika, dimana naik turunnya pajak menjadi patokan bagi peta kekuatan politik disana. Lebih lanjut lagi Fadjroel menjelaskan bahwa Indonesia harus mengikuti ide negara-negara Skandinavia. Dimana mereka mengadopsi sistem pajak yang sangat tinggi, dan tentunya berimbas kepada kesadaran masyarakatnya akan pajak, yang juga sangat tinggi. Pemasukkan pajak tersebut digunakan untuk memeratakan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan sosial. Karenanya menurutnya pemerintah harus fokus terhadap permasalahan pajak ini.

Guna memaksimalkan pemasukkan pajak, program Sensus Pajak Nasional dapat menjadi salah satu jawaban. Saat ini program tersebut yang sedang gencar digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Melalui program Sensus Pajak Nasional yang sudah berlangsung sejak Mei 2012 dan direncanakan selesai pada Oktober 2012ini Ditjen Pajak akan melakukan sensus ke wilayah-wilayah yang diangap berpotensi untuk memenuhi pajak seperti orang pribadi dan atau badan. Baik yang berlokasi di sentra bisnis, hingga pemukiman di seluruh Indonesia. Nantinya dengan terbaharuinya data mengenai wajib pajak dan objek pajak tersebut, diharapkan pemasukkan pajak akan maksimal dan tentunya membantu mensejahterakan seluruh masyarakat.

Fadjroel pun menyarankan kepada Ditjen Pajak agar melakukan program Sensus Pajak Nasional ini dengan maksimal dan terintegrasi dengan lembaga-lembaga yang sudah lebih berpengalaman melakukan sensus agar dapat memaksimalkan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ini. Diharapkan dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lebih berpengalaman, maka program tersebut akan berjalan secara maksimal dan tidak menjadi hambatan bagi kinerja Ditjen Pajak.

“Saya melihat Sensus Pajak Nasional ini seperti proses ekstensifikasi, yakni usaha untuk memperbanyak jumlah wajib pajak, tentunya ini sangat efektif untuk menambah jumlah pembayar pajak,” jelasnya. Namun ditambahkannya selain ekstensifikasi, harus juga dilakukan intensifikasi., yakni dimana pemaksimalan penarikan pajak juga difokuskan pada objek-objek pajak yang telah terdaftar. Nantinya diharapkan kesadaran masyarakatpun akan terbangun.

Fadjroel pun menambahkan bahwa masyarakat harus sadar betul bahwa hidup di suatu negara tidak gratis. Semua orang harus bertanggung jawab terhadap negaranya, yakni dengan pajak. Dengan pajak itu masyarakat bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas, dan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi mereka.

Sumber : Pajak.go.id

Pos ini dipublikasikan di Berita dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s