Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Dasar Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (7)
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

(Aturan tersebut di atas dapat diunduh di http://ortax.org/ortax/?mod=aturan)

    1. Pengertian Wajib Pajak Pengusaha Tertentu

      Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau penyerahan jasa.

      Pengertian WP OPPT adalah sebagaimana di atas. Selanjutnya adalah bagaimana kewajiban perpajakannya (yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan). Yups…Di Indonesia tercinta ini kita menganut prinsip self assesment. Sederhananya adalah Wajib Pajak harus mendaftarkan, menghitung, dan melaporkan pajaknya sendiri.

    2. Pendaftaran NPWP

      WP OPPT wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut (diterbitkan NPWP cabang) dan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal tempat usaha dan tempat tinggal WP OPPT berada dalam wilayah kerja KPP yang sama. Dalam hal tempat tinggal WP OPPT sekaligus juga merupakan tempat usaha WP OPPT, terhadap WP OPPT tersebut hanya diterbitkan NPWP domisili (tidak perlu diterbitkan NPWP cabang).

    3. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25

      Besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk WP OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tersebut dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan NPWP masing-masing tempat usaha. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tersebut bersifat tidak final yaitu merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

      Skema PPh Pasal 25 WP OPPT dapat dicontohkan dalam ilustrasi berikut:

      Misalnya Tn X mempunyai tempat tinggal sekaligus tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di KPP A maka wajib mendaftarkan NPWP di KPP A maka terhadap WP OPPT tersebut hanya diterbitkan NPWP domisili (tidak perlu diterbitkan NPWP cabang). Pembayarannya adalah 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor.

      Misalnya lagi Tn Y mempunyai tempat tinggal di wilayah KPP A dan tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di wilayah KPP B maka Tn Y wajib mendaftarkan NPWP di KPP A sebagai NPWP domisili dan juga mendaftarkan NPWP di KPP B sebagai NPWP Cabang/ NPWP Lokasi. Di KPP A Tn Y tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25 sedangkan di KPP B Tn Y memiliki kewajiban PPh Pasal 25.Pembayarannya adalah 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan dilakukan di KPP A.

      Misalnya, ada lagi Tn Z mempunyai tempat tinggal di KPP A, mempunyai 2 tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di KPP B dan 1 tempat usaha di wilayah KPP C maka di KPP A Tn Z diterbitkan NPWP Domisili, tidak ada kewajiban PPh Pasal 25. Di KPP B diterbitkan 2 NPWP Cabang atas masing-masing tempat usaha, memiliki kewajiban PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto dari masing-masing tempat usaha. Di KPP C diterbitkan 1 NPWP Cabang atas 1 tempat usaha, PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto.

    4. Pelaporan PPh Pasal 25

      Dalam kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 adalah sama dengan kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 pada umumnya. Dan tidak ada formulir SPT Masa khusus WP OPPT. WP OPPT yang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.WP OPPT dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat     Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 (SSP Lembar ke-3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Jatuh tempo pelaporan PPh Pasal 25 adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajakberakhir.

    5. Sanksi

      Pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan:

  1. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau
  2. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.


Nawan Endro Santoso

Pasuruan, 25 September 2012

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja

Pos ini dipublikasikan di Belajar Pajak dan tag , , . Tandai permalink.

6 Balasan ke Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

  1. Ping balik: Ilustrasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu | KPP Pratama Pasuruan

  2. unana berkata:

    Karena usaha bangkrut sehingga jangankan untuk bayar pajak pribadi untuk makan sehari-hari pun kesulitan, jadi saya berniat ingin mengundurkan diri dari wajib pajak pribadi bagaimana caranya ?

    • mas stein berkata:

      Ada dua alternatif yang bisa anda lakukan, mengajukan permohonan penghapusan NPWP atau perubahan status menjadi Wajib Pajak Non Efektif. Silakan hubungi kantor pajak tempat anda terdaftar.

  3. Iskandar berkata:

    Mas, boleh tanya?
    Kalau menyimak ilustrasi diatas maka saya dapat digolongkan sbg wp oppt. Saya telah terdaftar sbg WP sejak 2008, selama ini dalam perhitungan PPh terutang menggunakan norma. Masalahnya adalah jika saya membayar angsuran PPh bulanan sebesar 0,75% dari omzet, dan setelah menghitung besarnya PPh Ps.25 terutang di akhir tahun (penghasilan netto dikurangi PTKP dikali tarif 5%) maka setiap tahun akan terjadi kelebihan bayar. Ini terjadi karena omzet usaha saya tergolong “kecil”. Ilustrasinya sbb:
    – Omzet usaha: 100.000.000,- per tahun
    – Penghasilan netto berdasarkan norma (25%) : Rp. 25.000.000,-
    – PTKP (TK/0) : 15.840.000,-
    – PKP : 9.160.000,-
    – PPh terutang dalam setahun (tarif 5%) : 458.000,-
    – Total angs PPh Ps.25 bulanan (0,75%x omzet) : 750.000,-
    Dari ilustrasi terlihat bahwa selama omzet usaha saya tidak bertambah maka akan terus terjadi kelebihan bayar saat mengisi SPT tahunan,
    Bagaimana tanggapan anda? Apakah saya harus mengubah status dari wpop biasa menjadi wpopt ke KPP setempat?
    Terima kasih atas tanggapan Saudara.

    • sesuai Per-32/PJ/2010 dan SE-77/PJ/2010 Saudara harus mendaftarkan diri sebagai WP di KPP yang membawahi wilayah tempat tinggal dan tempat usaha Saudara.

      Apabila memang terjadi lebih bayar Saudara bisa melakukan permohonan pengembalian lebih bayar melalui mekanisme restitusi.

      semoga membantu
      -admin-

  4. Ping balik: Wajib Pajak Baru (OPPT) | KPP Pratama Pasuruan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s