Pajaknya Wajib Pajak Orang Pribadi Baru

Bernegara dan berpajak, mbayar pajak maksudnya, salah satu bagian yang tak terpisahkan. Ketika hidup bernegara tentu mbayar pajak adalah suatu keharusan. Kebetulan di negara Indonesia Raya ini lumayan banyak jenis pajaknya (tapi jumlah pajak yang harus dibayar gak banyak kok..). Salah satu yang paling terkenal adalah Pajak Penghasilan (PPh). Konon katanya negara ini menerapkan self assessment, jadi jika sampean sebagai warga negara Indonesia (syarat subjektif) dan telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP (syarat objektif) artinya sampean wajib mbayar PPh. Namun sebelum mbayar PPh sampean daftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dulu.

Oke. Sekarang udah punya NPWP nich, terus berikutnya gimana lagi. Berikutnya sampean ya bayar pajak, PPh. Setelah sampean daftar NPWP boleh dibilang sampean menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) baru.

Terus kalo menjadi WPOP baru gimana cara bayar pajaknya. Sampean ada kewajiban mbayar yang disebut dengan PPh. PPh ini banyak sekali jenisnya, cuman untuk yang awal-awal sebagai WPOP baru yang saya jelaskan adalah PPh Pasal 25 atau sering disebut juga angsuran PPh yang harus dibayar setiap bulannya. Tidak semua WPOP sama cara menghitung PPh Pasal 25 ini tergantung sumber penghasilannya. Berdasarkan dari sumber penghasilannya cara menghitung pajaknya dapat dilihat seperti gambar berikut:

    1. Karyawan dari satu pemberi kerja

      Kalo sampean memiliki penghasilan semata-mata hanya dari pemberi kerja tidak ada kewajiban membayar PPh Pasal 25. Setiap bulan sampean telah dipotong PPh oleh pemberi kerja.

    2. Usahawan

      Jasa dan Dagang

      Jika penghasilan sampean berasal dari usaha pasti nanti berasal dari tiga kegiatan kalo tidak jasa, dagang, ya industri. Untuk sampean yang punya usaha jasa dan/atau dagang maka PPh Pasal 25 dihitung dengan cara 0,75% x omzet setiap bulan. Dan sampean disebut sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

      Industri (Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto)

      Jika usaha sampean itu industri maka dihitung berdasarkan penghasilan netto. Contoh:

      Tuan Semprul daftar NPWP tanggal 8 Februari 2013. Kawin memiliki satu anak (K/I). Usaha mebel (industri kayu). Pada Bulan Februari 2013 memiliki omzet Rp50.000.000,00 dan bulan Maret 2013 omzet Rp45.000.000,00 maka PPh Pasal 25 untuk Bulan Februari dan Maret dapat dihitung sebagai berikut apabila menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto:

      Februari 2013

      Maret 2013

      Penjualan/Omzet

      50.000.000

      45.000.000

      Penghasilan Neto(Norma 12,5%)

      6.250.000

      5.625.000

      Penghasilan Neto disetahunkan

      75.000.000

      67.500.000

      Penghasilan Tidak Kena Pajak

      28.350.000

      28.350.000

      Penghasilan Kena Pajak

      46.650.000

      39.150.000

      PPh Terutang

      2.332.500

      1.957.500

      PPh Pasal 25

      194.375

      163.150

      Kode Akun Pajak dan Setoran

      411125.100

      411125.100

      Batas Akhir Setoran

      Tanggal 15 Bulan Maret 2013

      Tanggal 15 Bulan April 2013

      Demikian seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya.

      Industri (Menggunakan Pembukuan)

      Andaikan saja pada kasus Tuan Semprul di atas ternyata menggunakan pembukuan sebagaimana laporan keuangan di bawah ini:

      Februari 2013

      Maret 2013

      Penjualan

      50.000.000

      45.000.000

      HPP

      35.000.000

      35.000.000

      Laba Bruto

      15.000.000

      10.000.000

      Biaya Administrasi Umum

      8.000.000

      5.000.000

      Laba Neto / Penghasilan Neto

      7.000.000

      5.000.000

      Maka PPh Pasal 25 yang harus dibayar untuk Masa Pajak Februari 2013 dan Maret 2013 adalah sebagaimana berikut:

      Februari 2013

      Maret 2013

      Penjualan

      50.000.000

      45.000.000

      HPP

      35.000.000

      35.000.000

      Laba Bruto

      15.000.000

      10.000.000

      Biaya Administrasi Umum

      9.000.000

      5.000.000

      Laba Neto / Penghasilan Neto

      6.000.000

      5.000.000

      Penghasilan Neto disetahunkan

      72.000.000

      60.000.000

      Penghasilan Tidak Kena Pajak

      28.350.000

      28.350.000

      Penghasilan Kena Pajak

      43.650.000

      31.650.000

      PPh Terutang

      2.182.500

      1.582.500

      PPh Pasal 25

      181.875

      131.875

      Kode Akun Pajak dan Setoran

      411125.100

      411125.100

      Batas Akhir Setoran

      Tanggal 15 Bulan Maret 2013

      Tanggal 15 Bulan April 2013

      Demikian seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya.

    3. Lainnya

      Dalam contoh penghitungan di atas itu berlaku jika sampean hanya memiliki satu sumber penghasilan sebagaimana di atas. Namun, pastinya sering kita menjumpai bahwa ada orang yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Kalo ada yang seperti itu penghitungan PPh Pasal 25 nya juga pasti berbeda. Ada lagi mungkin selain sebagai karyawan juga sebagai usahawan. Atau mungkin karyawan tapi sama pemberi kerja tidak dipotong pajaknya. Namun untuk yang kasus-kasus seperti itu baiknya sampean menemui Account Representative (AR) di KPP terdaftar. Minta dijelaskan bagaimana penghitungan PPh Pasal 25-nya sekalian kenalan sama AR-nya. Nyantae ajah, konsultasi ke Kantor Pajak gak dipungut bayaran kok…

Referensi:

          • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25
          • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009
          • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
          • Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 536/PJ./2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan

Nawan Endro Santoso

Pasuruan, 5 Maret 2013

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

Pos ini dipublikasikan di Belajar Pajak dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s