PMK Nomor 64/PMK.05/2013, Pengawasan Bendaharawan SKPD

Pada tanggal 15 Maret 2013 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diantaranya:

  1. pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja Daerah
  2. pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak dan konfirmasi setoran penerimaan Pajak atas Belanja Daerah
  3. konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak atas Belanja Daerah
  4. pemeriksaan/verifikasi Pajak terhadap pelaksanaan pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja Daerah
  5. penyetoran Pajak terutang
  6. sanksi

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selain wajib melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajak yang telah dipotong dan dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak, juga berkewajiban membuat Daftar Transaksi Harian serta menyampaikannya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah disertai SSP lembar ke-3 setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Daftar Transaksi Harian tersebut juga wajib dibuat oleh oleh Kuasa BUD atas belanja daerah yang pemungutan/pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh Kuasa BUD.

Berdasarkan Daftar Transaksi Harian yang telah disampaikan tersebut Kuasa BUD membuat Rekapitulasi Transaksi Harian dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak secara bulanan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Rekap Transaksi Harian tersebut dilampiri dengan:

  1. DTH dari Bendahara pengeluaran SKPD
  2. DTH dari Kuasa BUD
  3. SSP Lembar ke-3

Alur penyampaian laporan bendahawara SKPKPD sesuai PMK Nomor 64/PMK.05/2013 kurang lebih digambarkan dalam bagan berikut : bagan laporan SKPKPD

Dengan adanya peraturan tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah ini diharapkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak dapat meningkat.

*) formulir Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian dalam format excel dapat didownload di sini

Pos ini dipublikasikan di Belajar Pajak, Berita dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s