Barang Hasil Pertanian Yang Bersifat Strategis

Kepastian hukum di negara kita harus segera Merdeka!!! Salah satu bukti tertawannya kepastian hukum di Republik ini adalah adanya Surat Nomor 27/P.PTS/IV/2014/70/P/HUM/2013 tertanggal 22 April 2014 mengenai putusan No. 70/P/HUM/2013 tertanggal 25 Februari 2014 yang empat bulan lalu dilayangkan Mahkmah Agung RI kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber Of Commerce And Industry) serta kepada Presiden Republik Indonesia yang berisi putusan Pencabutan Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat (1) huruf F, Pasal 2 ayat (2) huruf C, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN. Pertimbangan yang mendasari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70/P/HUM/2013 adalah sebagai berikut[i]

Bertentangan dengan UU PPN 1984 dan UU Nomor 10 Tahun 2004[ii] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Definisi Barang Kena Pajak dalam UU PPN 1984 Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 1 angka 3 adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Sedangkan list Barang tidak kena pajak dalam Pasal 4A ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut :

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
  2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
  4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Dari pengertian diatas terdapat dua jenis Barang dalam UU PPN 1984 yaitu Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak. Ada Barang Kena Pajak yang mendapat Fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut dan ada yang mendapat fasilitas PPN yang terutang dibebaskan. Norma atau ketentuan ini diatur dalam Bab VA Ketentuan Khusus Pasal 16B UU PPN 1984. Sekilas tidak terdapat perbedaan antara “BKP yang mendapat fasilitas PPN terutang tidak dipungut” dan “fasilitas PPN terutang dibebaskan” dengan “tidak terutang PPN”. Namun secara yuridis perlakuan terhadap pajak masukan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas tidak dipungut tidak sama dengan yang mendapat dibebaskan. Bila dihitung secara matematis perbedaan diantara ketiganya memberikan dampak ekonomis yang berbeda terhadap cash flow perusahaan.[iii]

Pembentukan PP Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.t.d PP Nomor 31 Tahun 2007 tidak didasarkan pada batang tubuh UU PPN 1984 melainkan penjelasan UU PPN 1984. Penjelasan Pasal 16B UU PPN 1984 dianggap menimbulkan norma baru dengan menyebut istilah BKP tertentu yang bersifat strategis. Sedangkan, Pasal 16B UU PPN 1984 hanya memberikan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean
  2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu
  3. Impor Barang Kena Pajak tertentu
  4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Me-refer Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 Butir E angka 149[iv] dan 150[v] bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-perundangan, hal-hal berikut wajib diperhatikan:

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.

Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur[vi])

Me-refer Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

  1. Kejelasan tujuan
  2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
  3. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan
  4. Dapat dilaksanakan
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
  6. Kejelasan rumusan
  7. Keterbukaan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah melangkahi peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu UU PPN 1984 dan UU Nomor 10 Tahun 2004. Hal ini merupakan indikator kegagalan dalam pengimplementasian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diatur dalam Bab III Asas Umum Penyelenggara Pemerintah UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu asas kepastian hokum. Asas ini mewajibkan untuk mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

 Nomenclature Barang Kena Pajak yang bersifat strategis dengan mendapat fasilitas PPN Dibebaskan dapat menyebabkan cascade effect

 Pengertian Cascade effect dapat dipersamakan dengan karakter pajak penjualan yaitu multistage levy yang bersifat kumulatif. Sebab, pajak masukan yang telah dibayar akan menjadi unsur nilai tambah, sebagai mana kita ketahui PPN merupakan pajak atas nilai tambah, adanya perlakuan ini membuat pajak yang telah dibayar dikenai pajak lagi. Lebih membahayakan lagi menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia terjadi persaingan yang tidak sehat karena harga ekspor BKP yang merupakan hasil olahan BKP tertentu yang bersifat strategis tidak steril dari PPN Masukan. Agaknya pendapat ini terlalu berlebihan bila kita me-refer Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 9 ayat (4b) UU PPN 1984. Sejenak mari kita tengok butir 4 dan butir 7 SE – 95/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang diekspor dan barang Hasil Pertanian yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang berbunyi sebagai berikut:

 4. Dengan Demikian, Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (Nol persen).

7. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

 Dengan ketentuan ini pernyataan Mahkamah Agung mengenai pajak masukan yang include dalam harga ekspor menjadi terbantahkan. Pasal 16B tidak memberikan fasilitas PPN yang terutang dibebaskan bagi PKP yang melakukan ekspor BKP, sehingga perlakuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan bukan wilayah yuridis bagi PKP yang melakukan ekspor BKP, sekalipun yang diekspor BKP tertentu yang bersifat strategis. Artinya pajak masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan.

 Menodai karakteristik PPN sebagai Pajak atas konsumsi

 Merupakan nature PPN sebagai pajak atas konsumsi, sehingga bukan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang layak dibebani untuk memikul PPN, melainkan konsumen.

Contoh:

PKP CPO/PKO melakukan pembelian BKP sebesar 1.000 dan telah membayar pajak masukan sebesar 100 untuk menghasilkan TBS, sedangkan pajak masukan yang dibayar untuk menghasilkan CPO/PK sebesar 200 atas pembelian BKP sebesar 2.000. Kemudian PKP CPO/PKO melakukan penyerahan kepada distributor dengan nilai tambah sebesar 1.000 sehingga harga jual menjadi 4.000, Pajak keluaran yang dipungut sebesar 400, bagi distributor nilai tersebut adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selanjutnya distributor melakukan penyerahan kepada konsumen dengan harga jual 5.000 dan memungut PPN sebesar 500. Bagi PKP CPO/PKO Pajak yang disetor ke kas Negara bila TBS tidak dibebaskan dari pengenaan PPN adalah sebesar 100. Sehingga total pajak yang disetor ke kas Negara adalah sebesar 500. Dapat juga dimaknai bahwa total pajak yang disetor ke kas Negara apabila TBS tidak mendapat fasilitas “PPN terutang yang dibebaskan” yang sebesar 500 sama seperti pajak yang dipungut oleh distributor kepada konsumen. Disinilah eksistensi PPN sebagai pajak atas konsumsi dapat terlihat secara konkrit.

Namun regulasi yang berlaku adalah sebaliknya, sehingga apabila PKP CPO/PKO menginginkan nilai tambah sebesar 2.000 tidak termasuk PPN Masukan yang telah dibayar maka harga jual yang ditetapkan sebesar 4.100 dengan pajak keluaran yang dipungut sebesar 410. Sedangkan bagi distributor bila menginginkan nilai tambah sebesar 1.000 maka harga jual yang ditetapkan sebesar 5100 dengan pajak keluaran sebesar 510. Artinya total pajak yang disetor ke kas Negara berdasarkan mata rantai ini sebesar 100+200+210+100 yaitu sebesar 610. Selisih 610 dengan 500 yaitu sebesar 110, bila di-breakdown nilai sebesar 100 yang mucul dipermukaan merupakan pajak yang menjadi beban PKP CPO/PKO dan nilai 10 merupakan imbas cascade effect atau multistage levy yang bersifat kumulatif. Karena TBS mendapat fasilitas PPN yang terutang dibebaskan maka total pajak yang disetor ke kas Negara adalah sebesar 610 (angka diperoleh dari 300 ditambah 200 dan 100).

 Adalah memungkinkan bila pengusaha tidak memasukkan pajak masukan yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis dalam harga jual. Hal ini akan memperkecil keuntungan sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan yang terutang di akhir tahun, kecuali bagi Wajib Pajak yang termasuk dalam PP 46 Tahun 2013.

Netralitas PPN terabaikan

 Salah satu karakteristik PPN adalah bersifat netral. Artinya pengenaan PPN tidak boleh pandang bulu, prinsip equal treatment terhadap semua barang wajib diterapkan. Sayang, gagasan tersebut tidak akan pernah dapat diwujudkan oleh UU PPN 1984 sampai kapanpun. Namun, apabila UU PPN tidak memberikan toleransi terhadap adanya pengecualian, dikhawatirkan UU PPN menjadi tidak realistis.[vii] Perlakuan sama terhadap seluruh jenis barang yang akan dikonsumsi hanya tinggal dalam angan-angan. Fakta yang dijumpai di alam nyata, tidak memungkin ide dapat diterapkan sepenuhnya. Dalam kehidupan yang serba kompleks ini, tidak sedikit fakta yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengenakan PPN atas setiap penyerahan BKP.[viii]

Dengan adanya peraturan mengenai BKP tertentu yang bersifat strategis semakin menambah tingkat pengabaian terhadap netralitas PPN.

Simpulan

Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat(2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2) huruf c PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum dan batal demi hokum[ix] (venrechtswege nietig atau ab initia legally null and void, never existed[x]). Merupakan “PR” Presiden terpilih untuk mencabut dan membenahi ketentuan ini.

Sumber:

  1. UU PPN 1984
  2. UU Nomor 10 Tahun 2004
  3. UU Nomor 12 Tahun 2011
  4. SE-95/PJ/2010
  5. Salinan Putusan No. 70P/HUM/2013
  6. Sukardji, Untung,”Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia”,Edisi Revisi 2014,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2014
  7. Sukardji, Untung,”Undang-Undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Komentar Pasal Demi Pasal ”,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2010
  8. http://elisa1.ugm.ac.id/files/mailindahk/4yc5wWYr/Asas-Asas%20Umum%20Pemerintahan%20yang%20Baik.ppt (diakses tanggal 14 Agustus 2014)

 __________________________________________________________

[i] Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 70P/HUM/2013, hlm. 80

[ii] Terakhir kali diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[iii] Contoh:

PKP “A” melakukan penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, telah membayar pajak masukan sebesar 500. Atas penyerahan ini pajak masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan. Nilai tambah yang diharapkan sebesar 2000. Dengan demikian pajak keluaran terutang sebesar 750 dibebaskan dari pengenaan PPN.

PKP “B” melakukan penyerahan kalkulator. Pajak masukan atas Input yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut sebesar 500. Nilai tambah yang diharapkan sebesar 2000. Pajak keluaran atas penyerahan kalkulator sebesar 700. Pajak yang harus disetor ke kas Negara sebesar 200. Namun, dalam hal PKP “A” belum membayar pajak keluaran sebesar 200, maka PKP “B” harus menalangi dulu PPN Kurang bayar sebesar 200. Dalam dunia bisnis utang-piutang adalah hal yang lumrah. Padahal PPN bukan pajak atas bisnis, melainkan konsumsi. Pajak atas bisnis bukanlah ranah PPN melainkan PPh.

PKP “C” melakukan penyerahan ke kawasan berikat dengan pajak keluaran sebesar 700. Pajak masukan atas input yang dibutuhkan untuk menghasilkan BKP tersebut sebesar 500. Atas PPN terutang sebesar 700 tidak perlu dilakukan pemungutan dan pajak masukan sebesar 500 dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

[iv] Lampiran I UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Butir E.176

[v] Lampiran I UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Butir E.177

[vi] http://elisa1.ugm.ac.id/files/mailindahk/4yc5wWYr/Asas-Asas%20Umum%20Pemerintahan%20yang%20Baik.ppt (diakses tanggal 14 Agustus 2014)

[vii] Sukardji, Untung,”Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia”,Edisi Revisi 2014,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2014,hlm. 31.

[viii] Sukardji, Untung,”Undang-Undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Komentar Pasal Demi Pasal ”,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2010,hlm. 143

 [ix] Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 70P/HUM/2013, hlm. 87

[x] Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 70P/HUM/2013, hlm. 38

Pos ini dipublikasikan di Belajar Pajak, Opini dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s