Belum Akta Jual Beli Sudah Dijual Lagi, PPh-nya?

Odik Wijaya membeli 1 unit rumah dari developer PT Bali Griya Persada seharga Rp 500.000.000,00 secara tunai. Antara PT Bali Griya Persada dengan Odik Wijaya belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses pemecahan sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara PT Bali Griya Persada sebagai penjual dan Odik Wijaya sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Bali Griya Persada.

Sebelum dilakukan AJB antara PT Bali Griya Persada dengan Odik Wijaya, rumah tersebut oleh Odik Wijaya dijual kepada Indra Adi, sehingga akibat transaksi tersebut nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah tersebut menjadi PT Bali Griya Persada sebagai penjual dan Indra Adi sebagai pembeli.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Odik Wijaya dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan berupa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang PPh dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh.

Paragraf di atas adalah contoh yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pengawasan atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Melalui Jual Beli.

Penerbitan Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh banyaknya transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli yang dilakukan oleh Wajib Pajak pemegang hak atas tanah yang pengikatan jual belinya masih berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli, sehingga perlu untuk diberikan penegasan terhadap pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut.

Ada dua poin utama dalam Surat Edaran Dirjen Pajak ini, yaitu:

  1. Atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang langsung dilakukan melalui penandatanganan Akta Jual Beli maupun melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli wajib dibayar PPh Final 5%, kecuali atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dikenakan 1%.
  2. Dalam hal sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli antara penjual dengan pembeli terjadi, si pembeli yang tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli menjual tanah dan/atau bangunan tersebut, maka atas keuntungan dari penjualan itu harus dilaporkan ke dalam SPT Tahunan dan dikenakan PPh tarif pasal 17.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini diharapkan pengawasan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli yang dilakukan oieh Wajib Pajak pemegang hak atas tanah yang belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

Pos ini dipublikasikan di Belajar Pajak dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s