Dokumen yang Harus Disertakan Pada Restitusi PPN Berdasarkan pasal 17C Undang-undang KUP

Pada Pasal 17C Undang-undang KUP terdapat fasilitas bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, kriteria tersebut diantaranya:

  1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai WP dengan kriteria tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang diterbitkan paling lama satu bulan sejak berkas permohonan diterima lengkap untuk PPN. Jangka waktu ini jauh lebih singkat dibanding restitusi biasa yang jangka waktunya bisa mencapai 12 bulan sejak surat permohonan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak maka pada tanggal 23 September 2014 Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2014.

Dalam aturan yang merupakan perubahan kedua atas Per-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut, Dirjen Pajak menyisipkan pasal 8A, yang mengatur tentang kelengkapan dokumen bagi SPT Masa PPN lebih bayar dan dimintakan restitusi berdasarkan pasal 17C Undang-undang KUP.

Ditegaskan dalam aturan tersebut bahwa dokumen dalam bentuk hardcopy di bawah ini harus disertakan dalam SPT Masa PPN lebih bayar yang dimintakan restitusi berdasarkan pasal 17C Undang-undang KUP, diantaranya:

  1. Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A1;
  2. Faktur Pajak Keluaran dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A2;
  3. Pemberitahuan Impor Barang atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B1;
  4. Faktur Pajak Masukan dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B2;
  5. Faktur Pajak Masukan dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.

Pengecualian diberikan dalam hal faktur pajak keluaran atau faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang berbentuk elektronik. Dengan terbitnya aturan ini diharapkan bisa meningkatkan pengawasan dan monitoring kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai serta meningkatkan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak.

Pos ini dipublikasikan di Belajar Pajak, Berita dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s