Buat dan Isi dengan Benar, lalu Laporkan

Ndak terasa sudah 1 Oktober, tanggal yang punya banyak makna. Sebagian dari sampeyan mungkin masih mengingat-ingat jaman dulu, 1 Oktober berarti tadi malem nonton film G-30S yang berdarah-darah itu, sebagian mulai mengutuk karena tinggal tersisa tiga bulan untuk mengejar target tahun ini, sebagian lagi ndak mikir macem-macem, cuma bersukur karena bayaran sudah cair. Saya termasuk golongan yang terakhir.

Teringat tadi malem berangkat ngopi di Warung Mbok Darmi dengan suasana penuh keprihatinan, mengumpulkan receh demi receh untuk secangkir kopi di akhir bulan. Ini bukan lebay, tapi lebih pada upaya memaksimalkan perihnya suasana tanggal tua, biar esok hari saat bayaran bahagianya lebih terasa.

Tapi ternyata upaya saya gagal, karena di Warung Mbok Darmi sudah ada Mbah Suto, juragan yang sugihnya ndak kira-kira itu, sedang obral traktiran karena habis dapet proyek dari Dinas Pendidikan. Jadinya semacam paradoks yang membingungkan, saya merasa sedih karena upaya saya untuk merasakan kesedihan digagalkan.

Tapi saya bukan tipe orang yang suka gratisan, errr… seneng sih sebenarnya, tapi saya selalu berusaha menciptakan kesan bahwa saya adalah orang yang ndak suka gratisan. *plak!

OK, mbuletnya cukup sampai di sini.

Biar rasanya ndak cuma ditraktir gratisan, saya ngomong sama Mbah Suto, hati-hati kalo dapet proyek dari pemerintah. Bukan karena sekarang banyak proyek yang membuat orang masuk penjara, kalo itu di luar kapabilitas saya.

Saya bilang, “Mbah, jangan lupa nanti fakturnya dilaporkan di SPT Masa PPN.”

“Tenang Le, soal pajak sudah ada yang ngurusi, pokoknya beres.” Kata Mbah Suto

Saya ngomong begitu bukan tanpa alasan, kadang terjadi di lapangan, orang menggampangkan aspek perpajakan dari transaksi dengan bendahara. Dari sisi rekanan yang penting tagihannya cair, sedangkan dari sisi bendahara yang penting pajaknya dibayar.

“Kan memang yang penting itu Le. Pengusaha dapet duitnya, negara juga ndak dirugikan, selesai tho?” Ujar Mbah Suto.

Lha ini, karena pendapat yang semacam ini akhirnya kadang terjadi pengusaha yang memang spesialis jadi rekanan pemerintah tiap kali lapor SPT Masa PPN semua lembarnya ndak ada yang diisi. Nihil dan kosong seakan-akan ndak pernah terjadi transaksi. Yang semacam ini sering saya temui pada SPT Masa PPN pengusaha Jasa Konstruksi yang transaksinya hanya dengan dinas pemerintah.

“Tapi kan pajaknya dibayar!” Mbah Suto tetep ngotot.

“Mbah, kewajiban pajak itu ndak cuma mbayar, lapor juga wajib.” Kata saya

Pasal 4 ayat (1) undang-undang KUP menyebutkan dengan jelas,

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Kalo misalnya ada transaksi yang ndak ditulis di situ berarti SPT-nya tidak benar, walaupun belum tentu mengakibatkan kerugian negara yang bisa berujung pidana, tapi jelas itu menyalahi undang-undang.

Dan yang saya kuatirkan juga, karena ketidakdisiplinan melaporkan pada SPT Masa PPN, wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk mengabaikan tatacara pembuatan faktur pajak. Baik dari segi penomoran maupun tatacara pengisian.

Beberapa kesalahan yang kadang terjadi terkait dengan pengisian faktur pajak:

  1. Faktur pajak tidak dibuat atau dibuat tidak tepat waktu
  2. Faktur pajak diisi tidak lengkap
  3. Faktur pajak dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitannya
  4. Faktur pajak tidak lengkap

Kalo ini yang terjadi, sanksinya sudah jelas, 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Misalnya transaksi penjualan sampeyan Rp 100 juta, berarti dendanya Rp 2 juta. Eman-eman tho?

Pos ini dipublikasikan di Warung Pajak dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s