Penegasan Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013

Walaupun Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pengenaan PPh Final 1% bagi Wajib Pajak dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar telah diberlakukan sejak Juli 2013, namun di lapangan kadang terjadi penafsiran yang berbeda, baik oleh fiskus maupun Wajib Pajak. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan, karena aturan yang sama bisa diterapkan berbeda antara kantor pajak yang satu dengan yang lain.

Karena hal tersebut maka Direktur Jenderal Pajak membuat penegasan tentang pelaksanaan PP 46 dengan SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014. Beberapa hal yang ditegaskan dalam edaran tersebut diantaranya tentang jenis penghasilan yang dikenai PP 46, penentuan saat beroperasi komersial bagi WP Badan, pengenaan PP 46 bagi WP Badan yang baru terdaftar, ketentuan pelaporan, serta penegasan apakah dikenai PP 46 atau tidak bagi beberapa jenis usaha.

Berikut adalah beberapa poin dari Surat Edaran Dirjen tersebut:

    • Penghasilan dari pekerjaan bebas yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final 1% berdasarkan PP 46 adalah:
      • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
      • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
      • olahragawan;
      • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
      • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
      • agen iklan;
      • pengawas atau pengelola proyek;
      • perantara;
      • petugas penjaja barang dagangan;
      • agen asuransi; dan
      • distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

  • Penentuan saat beroperasi secara komersial bagi WP Badan adalah saat pertama kali dilakukan penjualan barang/jasa dan/atau saat diperolehnya pendapatan/penghasilan.
  • Wajib Pajak Badan yang baru terdaftar dikenakan PPh tarif umum dalam jangka waktu satu tahun sejak beroperasi secara komersial, setelah itu baru ditentukan berdasarkan omset tahun terakhir apakah dikenakan PP 46 atau tidak.
  • Pengenaan PP 46 bagi beberapa jenis usaha tertentu yang memiliki omset di bawah Rp 4,8 miliar setahun:

No

Jenis Usaha

Terkena PP 46

1.

WP Badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan

Tidak

2.

Wajib Pajak Reksa Dana

Ya

3.

WP Bank/BPR/Koperasi Simpan Pinjam/Lembaga Pemberi Dana Pinjaman

Ya

4.

WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Ya

5.

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tidak

  • Wajib Pajak yang dikenai PP 46, yang melakukan penyetoran dengan SSP dan telah mendapatkan validasi NTPN, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
  • Wajib Pajak dengan jumlah PPh Final Pasal 4 Ayat (2) nihil tidak perlu melaporkan SPT Masa.
Pos ini dipublikasikan di Belajar Pajak, Berita dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s